Skandal "Patung Hilang": Menggugat Cocoklogi Teologis Berbekal Buku Puji Syukur
Jika ingin mengkritik ajaran Katolik secara elegan, bacalah dokumen resminya. Ist.
Oleh P Jack Dambe Cjd
(Tanggapan untuk Pendeta John Lodowik David)
Mari kita berikan standing ovation untuk Pendeta John Lodowik.
Di era di mana orang sibuk membedah naskah-naskah kuno Ibrani dan Yunani, beliau dengan sangat inovatif berhasil menemukan "konspirasi teologis tingkat tinggi" yang disembunyikan Gereja Katolik... di dalam buku doa umat Puji Syukur!
Luar biasa!
Rangkuman tidak sama panjang aslinya
Ini ibarat seorang kritikus kuliner sekelas Michelin Star yang marah-marah di warung bubur ayam karena abangnya tidak mencantumkan rumus kimia mononatrium glutamat di spanduk gerobaknya. Lha ya namanya juga rangkuman biar gampang diingat, Pak Pendeta!
Mari kita luruskan faktanya.
Sumber yang dijadikan barang bukti oleh sang pendeta adalah lembaran katekese dasar atau panduan dari buku Puji Syukur. Fungsi dari teks tersebut adalah pedoman hafalan agar umat (termasuk anak-anak dan lansia) mudah mengingat esensi dari Sepuluh Perintah Allah.
Menuduh Gereja Katolik "menghilangkan" ayat tentang patung hanya karena redaksi panjangnya dipadatkan dalam buku saku umat, adalah sebuah lompatan logika yang sangat membagongkan.
Kurang piknik teologis
Kalau Pak Pendeta mau sedikit saja repot berolahraga jari membuka Alkitab Deuterokanonika di Kitab Keluaran 20:1-17, ayat tentang larangan membuat patung berhala itu masih ada di sana. Tidak dikorting, tidak disensor, dan pastinya tidak diculik oleh alien. Menguji doktrin gereja yang usianya ribuan tahun bermodalkan buku hafalan umat adalah bukti nyata dari fenomena "kurang piknik teologis".
Dalam tradisi Katolik (dan juga Lutheran, yang notabene adalah reformator Protestan), penomoran Sepuluh Perintah Allah mengikuti tradisi St. Agustinus.
Perintah "Jangan ada allah lain" dan "Jangan membuat patung berhala" digabung menjadi Perintah Pertama.
Kenapa digabung?
Hal itu karena secara esensi, keduanya membicarakan hal yang persis sama: Larangan Penyembahan Berhala (Idolatri).
Gereja merangkumnya menjadi kalimat yang elegan: "Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada-Ku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu." Pertanyaannya: Apakah maknanya berubah? Tidak. Apakah dengan rangkuman ini umat Katolik tiba-tiba disuruh menyembah patung? Tentu saja tidak. Ini seperti memprotes resep kopi susu karena tidak menuliskan "H2O" melainkan "air". Esensinya tetap sama, hanya bahasanya yang disesuaikan agar tidak perlu menghafal pasal demi pasal yang panjangnya menyaingi teks proklamasi.
Lucunya lagi. Manuver denom Protestan pada umumnya sebagaimana pak Pendeta Jonh Lodowik, kokoh pada tuduhan bahwa Katolik sengaja "membelah" perintah terakhir menjadi dua (Perintah ke-9 dan ke-10) sekadar untuk menutupi lubang yang hilang agar jumlahnya tetap sepuluh. Padahal, pemisahan antara larangan "mengingini istri sesama" (ke-9) dan "mengingini barang milik sesama" (ke-10) justru menunjukkan betapa Gereja Katolik sangat menghargai martabat manusia.
Gereja menolak menyamakan status seorang perempuan (istri) dengan harta benda seperti lembu, keledai, atau smartphone cicilan tetangga. Alih-alih dipuji karena menjunjung tinggi kesetaraan dan martabat perempuan, eh malah dituduh melakukan trik akuntansi teologis. Sungguh, sebuah plot twist yang bahkan sutradara Hollywood pun tak akan terpikirkan!
Usaha yang sangat effortless tapi sayangnya salah alamat
Menyerang buku doa umat untuk meruntuhkan teologi Katolik adalah usaha yang sangat effortless tapi sayangnya salah alamat.
Jika ingin mengkritik ajaran Katolik secara elegan, bacalah dokumen resminya, seperti Katekismus Gereja Katolik (KGK) khususnya b artikel 2112 yang dengan sangat tegas melarang penyembahan berhala.
Namun, kita maklum. Mungkin membaca teologi setebal batu bata itu melelahkan, sementara membuat konten cocoklogi bermodal lembaran Puji Syukur jauh lebih cepat viral.
Jadi pak Pendeta John Lodowik David lain kali kalau mau jadi detektif teologi, pastikan kaca pembesarnya tidak buram ya, Pak.
