Kitab Hukum Kanonik Katolik Menjaga Kesatuan dan Disiplin

 

Kitab Hukum Kanonik Katolik menjaga Kesatuan dan Disiplin, Ist.

Asal usul Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik berakar pada tradisi kuno. Sejak zaman awal, Gereja mengumpulkan kanon suci ke dalam satu kumpulan agar mudah dipahami dan diterapkan, terutama oleh para pelayan suci.

Paus Celestine, dalam suratnya pada 21 Juli 429, sudah menekankan pentingnya hal ini. Konsili Toledo Keempat tahun 633 bahkan menegaskan bahwa imam wajib mengenal Kitab Suci dan kanon, agar terhindar dari ketidaktahuan yang disebut sebagai ibu dari segala kesalahan.

Kanon untuk menjaga kesatuan dan disiplin umat

Sejak awal, kompilasi hukum ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan upaya menjaga kesatuan dan disiplin umat. Pengaruh hukum Romawi jelas terlihat, tetapi disesuaikan dengan teologi Kristen. Dari abad pertama hingga kesepuluh, lahir beragam koleksi pribadi hukum gerejawi yang memuat norma konsili, dekrit paus, dan sumber lainnya.

Pada pertengahan abad ke-12, biksu Gratian menyusun Decretum Gratiani, yang menjadi bagian pertama Corpus Juris Canonici, dimodelkan dari Corpus Juris Civilis Kaisar Justinianus. Koleksi lain kemudian menyusul, seperti Liber Extra Gregorius IX dan Liber Sextus Bonifasius VIII, yang membentuk hukum klasik Gereja.

Asal usul hukum kanonik ini terkait erat dengan warisan Wahyu dan Tradisi, serta diperkaya perkembangan eklesiologi yang ditegaskan Konsili Vatikan II dalam dokumen Lumen Gentium dan Gaudium et Spes.

Gereja melihat hukum bukan sebagai aturan kaku, melainkan sarana misi keselamatan. Dari kumpulan sederhana hingga kode sistematis, hukum kanonik menunjukkan bahwa Gereja mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar ilahi. Tradisi ini hidup, dinamis, sekaligus menjadi panduan bagi perjalanan iman. 

Sejarah KHK

Sejarah Kitab Hukum Kanonik adalah kisah evolusi panjang. Dari kumpulan hukum tak terstruktur, berkembang menjadi kode yang terorganisasi. Pada Abad Pertengahan, Corpus Juris Canonici menjadi rujukan utama hingga abad ke-20. Namun, setelah Konsili Trente, hukum-hukum baru menumpuk tanpa integrasi, menimbulkan kebingungan. Banyak uskup, bahkan sebelum Konsili Vatikan I, mengusulkan pembaruan.

Kode modern pertama lahir tahun 1917, dikenal sebagai Kode Pio-Benediktinus. Disusun selama 12 tahun di bawah Kardinal Pietro Gasparri, kode ini menata hukum dalam lima buku, meniru struktur hukum Romawi. Kode ini memberi kontribusi besar bagi pelayanan pastoral. Namun, perubahan zaman menuntut revisi. Pada 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII mengumumkan revisi, beriringan dengan Sinode Roma dan Konsili Vatikan II.

Konsili Vatikan II (1962–1965) menjadi titik balik. Revisi ditunda hingga konsili berakhir, agar selaras dengan ajarannya. Komisi Revisi dibentuk 28 Maret 1963 dengan Kardinal Pietro Ciriaci sebagai presiden, melibatkan uskup, teolog, sejarawan, dan ahli hukum kanon dari seluruh dunia. Prinsip-prinsip panduan ditetapkan dalam Sinode Uskup 1967: menegaskan sifat yuridis hukum, menyelaraskan forum internal-eksternal, menekankan pastoral dengan kasih dan keadilan, mengedepankan subsidiaritas, serta melindungi hak-hak umat.

Revisi ini berlanjut melewati pontifikat Paulus VI dan Yohanes Paulus I. Pada Oktober 1981, skema akhir disetujui secara bulat. Hasilnya adalah Kode 1983, terdiri atas tujuh buku: Norma Umum, Umat Allah, Fungsi Pengajaran, Fungsi Pengudusan, Barang Temporal, Sanksi, dan Proses. Kode ini mencerminkan eklesiologi Konsili Vatikan II. Pembaruan terbaru dilakukan Paus Fransiskus melalui Motu Proprio Recognitum Librum VI (2022), yang merevisi bagian sanksi pidana. Sejarah panjang ini menegaskan bahwa Gereja setia pada misi ilahi, namun tetap fleksibel menghadapi tantangan zaman.

Sejak Paus Pius X

Kode Hukum Kanonik modern bermula dari Paus Pius X, yang pada tahun 1904 memerintahkan penyusunannya lewat dokumen Arduum Sane Munus. Promulgasi dilakukan oleh Paus Benediktus XV melalui Providentissima Mater Ecclesia pada 27 Mei 1917, berlaku sejak 19 Mei 1918.

Revisi besar kemudian dicanangkan Paus Yohanes XXIII pada 25 Januari 1959, bersamaan dengan pengumuman Konsili Vatikan II. Paus Paulus VI melanjutkan proses ini, membentuk komisi pada 1963, memperluasnya dengan kardinal serta konsultan tambahan, dan merumuskan prinsip dasar pada 1965. Paus Yohanes Paulus I ikut serta meski singkat. Akhirnya, Paus Yohanes Paulus II mempromulgasikan Kode baru melalui Sacrae Disciplinae Leges pada 25 Januari 1983, berlaku sejak 27 November 1983.

Paus Fransiskus kemudian melakukan pembaruan penting, termasuk Motu Proprio De Concordia Inter Codices (2016) dan Recognitum Librum VI (2022). Dengan demikian, perjalanan hukum kanonik modern terbentuk melalui kolaborasi kolektif para paus, dari Pius X hingga Fransiskus, masing-masing meninggalkan jejak yang memperkaya. 

Apa Fungsinya

Fungsi utama Kitab Hukum Kanonik adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan Gereja. Ia mengatur struktur hierarkis dan organik, menjaga keseimbangan antara iman, rahmat, dan disiplin. Kode ini mengatur pelaksanaan fungsi suci, hubungan umat berdasarkan keadilan dan kasih, serta inisiatif bersama untuk hidup Kristen yang lebih sempurna.

Struktur tujuh bukunya menegaskan hal itu. 

1. Buku I: Norma Umum, sebagai fondasi interpretasi. 
2. Buku II: Umat Allah, mengatur peran klerus dan awam. Buku 
3. III: Fungsi Pengajaran, terkait pewartaan iman. 
4. Buku IV: Fungsi Pengudusan, mencakup sakramen dan liturgi. 
5. Buku V: Barang Temporal, mengatur harta benda Gereja. 
6. Buku VI: Sanksi, memuat disiplin pidana. 
7. Buku VII: Proses, mengatur tata cara hukum.

Fungsi ini bersifat pastoral, sejalan dengan Konsili Vatikan II yang memandang Gereja sebagai umat Allah, otoritas sebagai pelayanan, dan persekutuan sebagai panggilan hidup bersama. 

Dalam praktik, kode menjadi panduan untuk menyelesaikan konflik, mengatur perkawinan, ordinasi, hingga tata kelola keuangan. Tanpanya, Gereja kehilangan arah disipliner; dengannya, Gereja berkembang secara organik menuju keselamatan jiwa-jiwa. 

Daftar Pustaka

1. Sacrae Disciplinae Leges (25 Januari 1983) – https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html
2. Code of Canon Law, Introduction – https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_introduction_en.html
3. Code of Canon Law: Table of Contents – https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_en.html
4. Apostolic Letter Motu Proprio Recognitum Librum VI (26 April 2022) – https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/20220426-motu-proprio-recognitum-librum-vi.html
5. Apostolic Letter Motu Proprio De Concordia Inter Codices (31 Mei 2016) – https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20160531_de-concordia-inter-codices.html
6. Canon Law of the Catholic Church – Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_law_of_the_Catholic_Church
7. Code of Canon Law | Catholic Church, Ecclesiastical … – Britannica – https://www.britannica.com/topic/Code-of-Canon-Law
8. Researching the Law of the Vatican City State – Globalex – https://www.nyulawglobal.org/globalex/vatican1.html
9. Catholic Encyclopedia: Canon Law – New Advent – https://www.newadvent.org/cathen/09056a.htm
10. Canon Law – Diocese of San Jose – https://www.dsj.org/tribunal/canon-law/